Pencegahan Perkawinan

Pencegahan Perkawinan. Ketentuan mengenai pencegahan perkawinan terdapat dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UndangUndang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yang mana pada Pasal 13 UndangUndang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan”.

PDF fileLarangan Pencegahan dan Pembatalan menurut Hukum Adat 1) Larangan Perkawinan Pada umumnya perkawinan yang telah ditentukan dalam UndangUndang No 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia namun disatu sisi ada halhal yang berlainan karena pengaruh dari struktur masyarakat adat yang.

Pencegahan Perkawinan (Stuiten Des Huweluks) Jurnal Hukum

Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syaratsyarat melangsungkan perkawinan [1] Syarat pencegahan.

Makalah LARANGAN PERKAWINAN, PENCEGAHAN DAN …

Mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan Pihakpihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan.

Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Legal Akses

Studi Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh PUSKAPA bersama BPS dan UNICEF (2020) menunjukan bahwa perkawinan anak didorong oleh banyak faktor lain di luar kebijakan struktural Praktik perkawinan anak juga berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan kondisi ekonomi lokasi tempat tinggal anak dan pengaruh dari tradisi serta agama.